ARTIKEL 6

Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pendidikan Masih Rendah

SEBAGIAN besar daerah dinilai kurang memenuhi kewajibannya dalam mengalokasikan 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan. Selain itu, kebanyakan daerah miskin inovasi mengembangkan program pendidikan mereka.
Hal itu dilontarkan praktisi pendidikan Indra Charismiadji dalam dialog seputar pendidikan di Jakarta, Selasa (12/4) petang.
Ia menyatakan, sebagian besar alokasi anggaran pendidikan kabupaten/kota dan provinsi kurang mencapai 20% dari APBD sesuai amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). "DKI Jakarta yang menjadi Ibu Kota hanya 18% dari APBD-nya yang dialokasikan untuk pendidikan. Namun, DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya," ungkap Indra.
Ia memaparkan hal itu sesuai data yang diunduh dalam Neraca Pendidikan Daerah yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Februari 2016 lalu.
Lebih lanjut, Indra menilai daerah tidak hanya minim alokasi anggaran, tapi juga miskin dalam mengembangkan program pendidikan di daerahnya.
Kebanyakan daerah hanya melakukan copy paste dari program-program tahun sebelumnya, atau bahkan hanya menunggu instruksi dari pemerintah pusat. "Daerah kurang inisiatif dan kekurangan SDM yang ahli dalam bidang pendidikan, sejatinya daerah yang paling tahu kondisi dan kebutuhan daerahnya," cetusnya.
Selama ini, lanjut dia, pemerintah daerah hanya bermitra dengan pedagang buku dan kontraktor yang mengerjakan pembangunan dan rehabilitasi sekolah. Maka tak mengherankan jika kebanyakan dana pendidikan yang dialokasikan daerah digunakan untuk kedua hal itu saja. "Padahal, pengembangan pendidikan sangat besar di era globalisasi dalam memasuki pendidikan abad 21.
Minimnya anggaran dan inisiatif dari daerah ini menjadi kendala serius dalam kemajuan pendidikan secara nasional. Ia mencontohkan data Kemendikbud yang menunjukkan, 75% sekolah di Indonesia kualitasnya masih di bawah standar.
Dan yang mutakhir ialah minimnya komitmen daerah ini berpengaruh dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2016. Dari 55 ribu sekolah peserta UN, hanya 4.400 sekolah saja yang dapat memenuhi syarat untuk ikut UN Berbasis Komputer (UNBK). “Karena yang memiliki fasilitas komputer memadai hanya 10% itu, ini memprihatinkan. Kalau pemerintah pusat sudah berkomitmen, apakah pemerintah daerah berkomitmen?" tambahnya.
Indra juga mengutip data Kemendikbud yang menyebutkan, persentase anggaran pendidikan terbanyak ialah DKI Jakarta 18,17%. Sedangkan yang terendah Papua dengan 0,84%.
Berikut persentase dana pendidikan yang masuk APBD 10 provinsi terbesar:
  1. DKI Jakarta 18,17%
  2. Aceh 8,9%
  3. Kalsel 8,33%
  4. Kepri 8,18%
  5. DIY 8,13%
  6. Jambi 7,7%
  7. Bengkulu 7,15%
  8. Maluku 7%
  9. Gorontalo 6,73%
  10. Lampung 6,71%
Sementara itu, Senior Advisor Education Sector Analytical and Capacity Depelopment Parnership (ACDP) Indonesia, Totok A Soefianto, pada acara diskusi pendidikan di Kemendikbud, Rabu (13/4), mengungkapkan indikator alokasi anggaran itu menunjukkan besar kecilnya investasi pendidikan daerah dan membantu analisis dalam hubungan anggaran pendidikan daerah dengan peningkatan mutu dan akses pendidikan.
Ia mencontohkan, Provinsi Jawa Barat mengalokasikan 1,69% atau Rp417 miliar dari total APBD-nya Rp24,7 triliun. Jumlah itu setara dengan Rp44.800 per siswa per tahun. Rendahnya investasi pendidikan daerah ini dapat menjelaskan rata rata hasil UN Jabar yang menurut Totok berada di bawah rata-rata nasional.
"Kami menyarankan Pemda agar mulai perhatikan efisiensi dan kualitas program atau proyeknya.Kita dorong Pemda benar-menggunakan dana untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan," tandasnya.
Anggota DPR Hetifah dalam acara yang sama mengingatkan pentingnya koordinasi anggaran pendidikan dari kementerian dan lembaga yang menggunakan anggaran dalam APBN. "Bahkan di DPR saja terbagi dalam 11 komisi masing masing jalan sendiri, tidak ada koordinasi," pungkasnya. (Bay/OL-5)

SHARE THIS PAGE!

FOLLOW US